RIAU, – Menyalanews.Com, – Heboh !!!, Petani sekabupaten Inhu korban konflik Hutan Tanaman Industri (HTI ) dan Petani Korban Hak Guna Usaha (HGU) berkumpul melakukan rapat Akbar di Gedung olah raga Narasinga Rengat Rabu 29/4/2026 guna
Menyatukan visi dan Misi dalam memperjuangkan hak atas tanah dan lahannya.
Rapat Akbar Para petani ini baru kali pertama dilakukan di kabupaten Inhu maupun di provinsi Riau, Rapat Akbar Petani ini di dampingi oleh Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) pusat yang langsung dihadiri oleh ketua umum nya Bunda Wahida Baharuddin ufa SH , sekjen KNARA pusat Mawardi dan sejumlah pengurus inti dan sejumlah deputy KNARA . Selain itu ketua KNARA Provinsi Riau, Asbullah dan sejumlah pengurus inti provinsi turut menghadiri rapat Akbar Petani yang jadi korban para pengusaha dan koorporasiini.
Ketua KNARA Provinsi Riau Asbullah dalam sambutannya mengatakan KNARA adalah sebagai jembatan guna menyelesaikan sengketa sengketa lahan / tanah para petani , terutama mengantisipasi agar petani tidak salah arah dan tidak melakukan tindakan diskriminatif , tentunya dengan kehadiran KNARA masyarakat Petani dapat memperjuangkan lahannya dengan benar, dan KNARA berupaya membantu menjembatani dengan pihak berkonflik baik dengan pemerintah setempat maupun pemerintah pusat.
“Bahkan Alhamdulillah dengan bantuan KNARA sudah banyak kasus petani terbantu’khusunya di Provinsi Riau, ujar Asbullah, dalam rapat Akbar ini juga menggemakan yel yel ” Hidup Petani”
Ketua umum KNARA Pusat Bunda Wahida Baharuddin ufa SH dalam pidatonya Bahwa KNARA mendukung penuh kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto, disini Beliau meminta segera membentuk reformasi Agraria di seluruh Indonesia.
“KNARA dukung agenda energi dan pangan program unggulan bapak Presiden RI Prabowo Subianto ” katanya.
Dikatakan Wahida , Kita sebagai Petani tidak boleh takut dengan siapapun dan kita harus berani, berani menghadapi siapapun dalam memperjuangkan hak tanah dan lahan kita , kita harus berdiri tegak diatas tanah kita, paparnya dengan semangat yang menggebu.
Sektor kawasan hutan dan non kawasan
Yang berkonflik antara masyarakat petani dengan pemegang izin konsensi , terjadi seputaran tahun 2010 keatas atau sejak diberlakukan penanaman modal asing.dan ini Konflik menahun, akar masalahnya ada pada kebijakan / regulasi yang tumpang tindih, ulasnya.
” Dan Kita mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Nasional
Reforma Agraria , tuntaskan konflik Agraria , hutan dan tanah sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Paparnya lagi,
Dalam rapat Akbar hadir perwakilan Kepolisan resort Indragiri, perwakilan Dandim 0302 Inhu, perwakilan kejakjaan Negri Inhu, Pengadilan Negri Rengat, ketua DPRD Inhu , Sabtu Pradanayah sinurat dan sejumlah perwakilan porkopimda serta camat Rengat.
(Badrizal)
